MANTAN Ketua PP Muhammadiyah, almarhum Prof Yunahar Ilyas, dalam suatu diskusi beberapa tahun lalu menyampaikan pentingnya sertifikasi mubalig Muhammadiyah sebagai standardisasi.
Di Malaysia, seorang khatib mengantongi surat tauliyah atau SK pengangkatan dari majelis ulama setempat. Istilah lainnya adalah sertifikasi mubalig. Jadi, tidak sembarangan orang bisa jadi khatib.
Pada waktu salat Jumat, khatib menyampaikan isi atau materi khutbah yang redaksinya serupa pada seluruh masjid di Kuala Lumpur.
Materi khutbah yang disampaikan mengikuti momentum atau keadaan. Misalnya, ketika masuk musim liburan sekolah, materi khutbah berkisar pada bagaimana mengisi waktu liburan yang Islami.
Baca juga: Merebut Peran Dakwah terhadap Kelompok Marjinal
Begitu juga saat musim haji, isi khutbah sudah barang tentu motivasi atau hukum bagaimana melaksanakan rukun haji. Semuanya sama untuk seluruh masjid.
Para khatib Jumat dan penceramah yang naik mimbar sudah melalui proses seleksi pemerintah. Mereka wajib megikuti ujian untuk mendapatkan sijil (ijazah, sertifikat, atau surat tauliyah), yang menjelaskan bahwa mereka “aman”. Artinya, seluruh khatib wajib menganut madzab Imam Syafi’i.
Konsep dan metode ini sangat mungkin dipertimbangkan di Indonesia. Seorang mubalig kompetensinya mesti terjamin. Seorang khatib harus fashih bacaan Qur’annya ketika jadi imam salat Jumat. Pada saat yang sama, dia harus mampu menyampaikan materi dengan baik dan mudah dipahami khalayak secara rasional.
Mengenai hal ini, ada pengalaman salat Jumat pada masa pandemi Covid-19 di salah satu masjid Muhammadiyah, pinggir jalan besar DKI Jakarta. Sungguh mencengangkan mendengar sang khatib mengatakan bahwa salat Jumat itu hukumnya wajib sehingga tidak perlu ada sosial distancing.
Khatib mengatakan bahwa masjid yang melaksanakan salat Jumat dalam waktu singkat dan mengatur saf jamaah dengan berjarak itu mengikuti mazab WHO, bukan mazab Rasululullah SAW.
Dua pekan setelah salat Jumat itu, salah satu pimpinan cabang yang membawahi masjid tersebut meninggal di RSIJ Cempaka Putih karena Covid-19. Tak lama kemudian menyusul penulis juga masuk di IGD juga karena covid .
Pengalaman itu seharusnya menjadi bahan koreksi. Muhammadiyah adalah payung besar yang di bawahnya terdapat banyak orang ”berteduh”. Mereka berasal dari latar belakang sosial ekonomi, bahkan mungkin faham keagamaan yang berbeda.
Goodwil Zubir pun pernah melontarkan kritik keras terhadap mereka yang mengaku mubalig Muhammadiyah, yang masuk Majelis Tabligh atau Majelis Tarjih, bahkan pimpinan persyarikatan di tingkat cabang atau daerah tapi ” kanan kiri oke”.
Baca juga: Sang Surya di Atas Lautan, Lakon Djuanda Meriahkan Milad Ke-112 Muhammadiyah
Ketika terjadi perbedaan Idul Fitri atau Idul Adha antara Muhammadiyah dengan pemerintah, mereka menjadi khatib pada dua salat Id berbeda. Goodwil Zubir mengatakan itu dilakukan oknum, tetapi harusnya segera menjadi perhatian serius pimpinan persyarikatan.
Menjadi anggota Muhammadiyah sangatlah mudah. Cukup mendapatkan nomor baku, maka jadilah anggota Muhammadiyah. Tetapi menjadi kepala sekolah di Muhammadiyah ada prosesnya. Ada syarat administrasi, fit and proper test, sampai ditetapkan melalui sidang pleno pimpinan pada setiap tingkatan, baik persyarikatan atau Majelis Dikdasmen.
Proses yang sama sebaiknya sudah mulai diterapkan untuk menjadi mubalig Muhammadiyah. Minimal ada dua proses seleksi yaitu administrasi dan kompetensi. Sebagai saran solusi, surat tauliyah atau SK Pengangkatan Mubalig Muhammadiyah se-DKI Jakarta misalnya, ditetapkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta.
Dengan sertifikasi, kualifikasi mubalig akan semakin jelas. Begitu pun dengan khutbah Jumat, muatan materinya mesti jelas dan relevan dengan visi dan misi Muhammadiyah, bukan visi misi pribadi.
