JAKARTAMU.COM | Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengungkapkan sejumlah pesan penting dalam acara Media Gathering di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (30/12/2024). Ia menyerukan peran penting agama sebagai landasan moral, mengingatkan bahaya korupsi, dan mendesak konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2024.
Dalam pidatonya, Haedar Nashir menekankan bahwa Indonesia, dengan segala keberagamannya, telah melewati dinamika politik yang sarat dengan kompetisi dan polarisasi. Muhammadiyah, tegasnya, berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dalam menyikapi dinamika politik bangsa.
“Politik sejatinya bukan hanya soal kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai kebangsaan yang luhur,” tegas Haedar.
Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap fenomena negatif seperti bunuh diri, gangguan kesehatan mental, pinjaman online, judi online, dan pornografi. Haedar menyerukan peran aktif pemerintah dalam menjadikan agama sebagai basis penguatan nilai dalam keluarga, komunitas, dan pendidikan.
“Pentingnya moderasi beragama ditekankan untuk meningkatkan harmoni sosial dan budaya dalam mewujudkan kemakmuran spiritual,” tambah Haedar.
Terkait korupsi, Haedar Nashir mengungkapkan dukungannya terhadap komitmen tinggi Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi. Ia menekankan pentingnya political will dari seluruh pihak di jajaran pemerintahan, termasuk partai politik, politisi, hakim, jaksa, dan KPK.
“KPK mesti menegakkan fungsi pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih dan terperangkap politisasi,” tegas Haedar.
Haedar Nashir juga menyerukan konsolidasi demokrasi pasca Pemilu 2024 dengan memperkuat kualitas demokrasi yang substantif. Ia menekankan pentingnya checks and balances dan pendidikan politik demokrasi kepada warga bangsa.
“Demokrasi Indonesia yang liberal saat ini saatnya dibingkai menjadi demokrasi nilai yang berbasis pada Sila Keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, ungkap Haedar.
Terkait Pilkada 2024, Haedar menyerukan komitmen dan sikap politik baru dari para kepala daerah terpilih. Ia menekankan pentingnya moralitas dan pertanggungjawaban tinggi, menghindari korupsi dan gratifikasi, serta tidak melakukan politik balas jasa.
“Hindari mempertukarkan dan memberikan konsesi-konsesi lahan yang berada dalam kewenangan kepala daerah kepada siapapun yang menyebabkan lahan dan sumber daya alam tergadaikan dan tidak dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Haedar.
Terakhir, Haedar menyerukan kebijakan publik yang prorakyat. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan menghindari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan reaksi publik.
“Jika bermasalah di hadapan rakyat atau publik secara umum maka alangkah bijaksana jika melakukan koreksi dan bila perlu mencabut kebijakan tersebut tanpa perlu merasa kalah dan menang atau malu demi kepentingan bangsa sebagai wujud sikap kenegarawanan,” tutup Haedar.
