YOGYAKARTA, JAKARTAMU.COM | Pimpinan Pusat ’Aisyiyah menerima kunjungan silaturahmi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, pada Sabtu (19/4/2025). Pertemuan yang berlangsung di Universitas ’Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta ini membahas penguatan sinergi antara Kementerian PPPA dan ’Aisyiyah dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak di Indonesia.
Arifah menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai mitra sebagai prioritas utama Kementerian PPPA. Ia menyebut langkah ini sekaligus merupakan bentuk penghargaan terhadap Menteri sebelumnya, Bintang Puspayoga, yang telah memelopori sejumlah program kolaboratif dengan berbagai organisasi masyarakat. Salah satu mitra strategis yang disebut adalah ormas seperti Muslimat NU dan ’Aisyiyah, yang memiliki jaringan luas hingga ke tingkat akar rumput.
Kementerian PPPA, kata Arifah, akan melanjutkan nota kesepahaman yang sudah terjalin dengan ’Aisyiyah dan segera memperbarui perjanjian kerja sama tersebut. Menurutnya, Muslimat dan ’Aisyiyah memiliki kekuatan besar dalam menguatkan peran perempuan serta melindungi anak-anak Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Arifah juga memaparkan tiga program prioritas yang tengah dijalankan Kementerian PPPA. Ketiganya meliputi program Ruang Bersama Indonesia, penguatan call center Sapa 129, serta pengembangan sistem satu data tentang perempuan dan anak berbasis desa. Ia berharap melalui program ini, kerja-kerja sejumlah kementerian dan lembaga bisa disatukan menjadi satu kekuatan dalam menangani isu perempuan dan anak yang selama ini masih tersebar dan kurang terkoordinasi.
Arifah mengibaratkan kondisi tersebut seperti batang-batang lidi yang tercerai-berai, padahal jika disatukan akan jauh lebih kuat dan efektif dalam “menyapu” berbagai persoalan di tingkat desa. Ia mengajak semua pihak untuk “menyapu desa bersama-sama” agar dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan ideal bagi perempuan dan anak.
Namun Arifah menegaskan, kerja lintas kementerian dan lembaga tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan gerakan dari masyarakat, termasuk dari organisasi seperti ’Aisyiyah. Ia menilai bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi masa depan dan menjadi bagian dari solusi melalui sinergi yang lebih mendalam.
Ketua Umum PP ’Aisyiyah, Salmah Orbayinah, dalam sambutannya menyambut baik ajakan kerja sama tersebut. Ia menyatakan bahwa antara ’Aisyiyah dan KemenPPPA sebenarnya sudah memiliki kesamaan perhatian dan komitmen dalam isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, tidak perlu lagi dijelaskan secara panjang lebar karena kedua pihak memiliki kewajiban dan orientasi yang sejalan.
Terkait dengan berbagai program kerja Kementerian PPPA, Salmah menyampaikan bahwa ’Aisyiyah siap untuk mendukung dan bersinergi, termasuk dalam program-program yang berbasis desa. Ia menjelaskan bahwa sejak lama, ’Aisyiyah menjadikan desa sebagai basis gerakan melalui konsep Qaryah Thayyibah, yakni sebuah desa yang makmur dan sejahtera secara spiritual dan sosial.
Ia juga menyebutkan sejumlah program kerja ’Aisyiyah yang selama ini telah mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seperti Bikksa (Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ’Aisyiyah), GACA (Gerakan ’Aisyiyah Cinta Anak), Posbakum (Pos Bantuan Hukum ’Aisyiyah), serta BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga ’Aisyiyah) yang memperkuat sektor ekonomi keluarga.
Sekretaris Umum PP ’Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, turut menyoroti persoalan perkawinan anak yang masih terjadi di Indonesia. Ia mengakui bahwa meski angkanya telah menurun, kasus-kasusnya masih banyak ditemui di sejumlah wilayah. ’Aisyiyah, lanjutnya, bersama berbagai organisasi masyarakat telah mengawal proses review strategi nasional pencegahan perkawinan anak dan menyusun berbagai pendekatan strategis di tingkat daerah.
Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah mendorong lahirnya peraturan desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pencegahan perkawinan usia anak. Menurutnya, langkah ini penting untuk menutup celah antara kebijakan di tingkat pusat dan implementasi di tingkat bawah.
Selain itu, Tri juga menyinggung isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama bagi korban dari kelompok disabilitas. Ia mengatakan bahwa pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas merupakan fokus penting yang juga diupayakan oleh ’Aisyiyah.
Menurutnya, banyak korban kekerasan seksual dari kalangan anak-anak disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus dan pendekatan pendampingan yang inklusif. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarpihak untuk memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan tersebut.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Staf Khusus KemenPPPA Zahrotun Nihayah dan Majdah M. Zain, Ketua PP ’Aisyiyah Siti Aisyah, Sekretaris PP ’Aisyiyah Diyah Puspitarini, Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PP ’Aisyiyah Utik Bidayati, serta Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PP ’Aisyiyah Evi Sofia Inayati. Dari pihak Unisa Yogyakarta, hadir Rektor Warsiti beserta para wakil rektor: Sulistyaningsih (Wakil Rektor I), Yuli Isnaeni (Wakil Rektor II), Mufdlilah (Wakil Rektor III), dan Muhammad Ali Imron (Wakil Rektor IV).
