JAKARTAMU.COM | Menjelang perayaan Idulfitri dan Nyepi tahun 2025, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan pekerja di berbagai sektor. Berbagai kebijakan yang diterapkan mencakup fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penyesuaian jadwal cuti bersama, pemberian insentif finansial, serta penurunan biaya transportasi guna mengurangi beban ekonomi masyarakat selama periode mudik.
Flexible Work Arrangement (FWA) untuk Mengurangi Kepadatan
Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah Flexible Work Arrangement (FWA) atau Work From Anywhere bagi ASN. Pemerintah menetapkan bahwa mulai 24 Maret 2025, pegawai negeri diperbolehkan bekerja dari lokasi lain guna mengurangi kepadatan lalu lintas menjelang Lebaran. Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan kelancaran arus mudik, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, yang kerap mengalami kemacetan parah pada masa pra-Lebaran.
Penyesuaian Jadwal Cuti Bersama dan Libur Sekolah
Selain itu, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, pemerintah telah menetapkan jadwal cuti bersama Idulfitri agar selaras dengan periode mudik. Langkah ini memungkinkan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk perjalanan dan perayaan tanpa mengganggu produktivitas kerja. Penyesuaian juga dilakukan pada kalender akademik, dengan total libur sekolah mencapai 19 hari. Hal ini bertujuan untuk menyinkronkan jadwal liburan anak sekolah dengan cuti orang tua, sekaligus mengurangi kepadatan arus balik pasca-Lebaran.
Penurunan Tarif Transportasi dan Insentif Mudik
Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik, pemerintah juga menerapkan kebijakan penurunan biaya transportasi. Harga tiket pesawat domestik diturunkan sebesar 13–14% selama dua minggu menjelang Lebaran, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bepergian dengan biaya lebih terjangkau. Selain itu, tarif tol dan transportasi umum, termasuk kereta api dan bus antarkota, juga mengalami pengurangan tarif dalam periode yang sama. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghemat biaya perjalanan selama musim mudik.
Pemberian THR dan Gaji ke-13 bagi ASN dan Pekerja Swasta
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Kebijakan ini mencakup penerima manfaat seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta para pensiunan, dengan total penerima mencapai 9,4 juta orang.
THR bagi ASN akan dibayarkan mulai Senin, 17 Maret 2025, atau dua minggu sebelum Idulfitri, sementara gaji ke-13 dijadwalkan cair pada Juni 2025, bersamaan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. Selain ASN, karyawan swasta, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga akan menerima THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bonus Hari Raya bagi Pengemudi dan Kurir Online
Sebagai bentuk apresiasi terhadap para pekerja sektor informal yang turut berkontribusi dalam kelancaran ekonomi selama bulan Ramadan dan Idulfitri, pemerintah juga memberikan insentif khusus berupa Bonus Hari Raya bagi pengemudi ojek online dan kurir pengiriman. Insentif ini baru diumumkan secara resmi, dan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para pekerja di sektor transportasi daring yang tetap beroperasi selama libur Lebaran.
Dampak dan Harapan dari Kebijakan Ini
Dengan serangkaian kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memastikan kelancaran arus mudik dan perayaan Idulfitri. Penerapan FWA bagi ASN diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, sementara penyesuaian cuti dan penurunan tarif transportasi bertujuan untuk memperlancar perjalanan mudik.
Di sisi lain, pemberian THR dan gaji ke-13, serta insentif bagi pekerja swasta dan sektor informal, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan perayaan Idulfitri dan Nyepi 2025 dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. (Dwi Taufan Hidayat)
