BANYUMAS, JAKARTAMU.COM | Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengingatkan bahwa profesor merupakan gelar akademik. Padanya melekat jabatan akademik yang memiliki implikasi tanggung jawab. Karena itu, Haedar tegas melarang seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) untuk memberikan gelar profesor kehormatan kepada siapa pun.
”Kami dari PP Muhammadiyah hanya ingin berpesan, PTMA jangan ikut-ikutan kasih gelar profesor kehormatan karena profesor itu melekat dengan profesi dan institusinya. Itu jabatan, bukan penghargaan,” ujar Haedar dalam sambutannya di acara Pengukuhan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Jebul Suroso, sebagai Guru Besar Bidang Manajemen Keperawatan di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (10/4/2025), dikutip dari pwmjateng.com.
Meski belum terdapat surat keputusan resmi terkait larangan tersebut, Haedar berharap pesan itu diindahkan demi menjaga marwah dan integritas PTMA. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas akademik di tengah meningkatnya jumlah guru besar di lingkungan PTMA.
”Sekarang PTMA sudah memiliki 431 profesor. Penambahan guru besar ini harus berdampak nyata pada keunggulan mutu dan peran strategis kampus Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah,” tegasnya.
Baca juga: Muhammadiyah Siapkan Program Studi Dokter Spesialis di PTMA untuk Perkuat Kontribusi di Dunia Medis
Fenomena Gelar Profesor Kehormatan
Beberapa tokoh nasional diketahui pernah menerima gelar profesor atau guru besar tidak tetap dari berbagai perguruan tinggi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat gelar guru besar tidak tetap dalam Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik dari Universitas Pertahanan pada 2021.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menerima gelar guru besar dalam bidang Ilmu Ketahanan Nasional pada 2014. Menurut Kementerian Pertahanan, gelar ini diberikan atas dasar penguasaan ilmu tersebut yang diperoleh SBY dari berbagai pendidikan militer dan nonmiliter di dalam maupun luar negeri.
Berikutnya Muhammad Syarifuddin, ketua Mahkamah Agung periode 2020–2025, dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap dalam bidang Ilmu Hukum Pidana oleh Universitas Diponegoro pada Februari 2021.
Politikus Partai Nasdem yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dikukuhkan sebagai profesor kehormatan dalam Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam oleh Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada 25 Juni 2022.
Baca juga: Mendikdasmen Apresiasi Kerja Sama PTMA dan KBRI di Malaysia
Ketentuan Pemberian Gelar Profesor Kehormatan
Pemberian gelar profesor kehormatan sebenarnya memiliki landasan hukum, yakni Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Beberapa syarat utama bagi penerima gelar tersebut meliputi memiliki kompetensi luar biasa; memiliki prestasi yang diakui secara nasional dan/atau internasional; memiliki pengalaman relevan dengan prestasi tersebut; memiliki kualifikasi akademik minimal doktor atau kompetensi yang setara dengan jenjang 9 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Menurut Pasal 43 beleid ini, profesor kehormatan wajib menjaga nama baik dan kehormatan perguruan tinggi. Ia juga harus berkontribusi dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, minimal setara empat SKS, serta mematuhi kode etik dosen.
Profesor kehormatan diangkat pemimpin perguruan tinggi atas usul dari institusi. Meski demikian, setiap perguruan tinggi hanya dapat mengangkat satu profesor kehormatan untuk setiap rumpun ilmu. Masa jabatan maksimal adalah 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang, dengan batas usia pensiun mengikuti usia pensiun profesor.
Sementara itu, dalam Pasal 46 ayat 1 huruf b, disebutkan bahwa perguruan tinggi dilarang mengangkat seseorang yang tidak memenuhi syarat sebagai profesor kehormatan.
