JAKARTAMU.COM | Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) diprediksi mendorong inflasi. Dalam situasi tersebut, bantuan sosial (bansos) dalam bentuk tunai akan membantu masyarakat.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mendorong pemerintah untuk mempertebal bantuan sosial (bansos) dan insentif guna membantu kelas menengah dan miskin dari tekanan akibat kenaikan PPN 12 persen.
Bansos, kata dia, membantu mengimbangi penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa.
“Melalui program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh bantuan tambahan yang bisa membantu menjaga konsumsi dasar mereka meski terjadi kenaikan harga barang karena PPN,” kata Josua, dikutip dari Antara.
Baca juga: Pak Presiden, Tolong Perhatikan Juga Pajak UMKM
Selain bansos, Joshua berpendapat bahwa subsidi di sektor-sektor tertentu juga bisa mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan PPN. Dia mencontohkan subsidi sektor energi atau kredit usaha kecil untuk meringankan biaya hidup dan operasional usaha kelas kecil dan menengah.
Insentif atau pengurangan bisa membantu UMKM menyesuaikan diri dengan peningkatan beban pajak. Insentif seperti ini dapat mendukung daya saing UMKM dan mencegah penurunan produktivitas akibat biaya tambahan.
“Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan kenaikan PPN yang direncanakan akan diberlakukan tahun 2025,” ujar dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 tetap dijalankan sesuai mandat undang-undang (UU).
Namun, dalam implementasinya nanti, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berhati-hati dan berupaya memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat.
“Sudah ada UU-nya. Kami perlu menyiapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik,” kata Sri Mulyani.
Ramai Kritik
Kebijakan kenaikan tarif PPN ini dikritik banyak pihak, salah satunya Muhammadiyah. Sekretaris Jenderal Serikat Usaha Muhammadiyah Ghufron Mustaqim telah menyatakan penolakan terhadap kebijakan ini.
Baca juga: PWM DKI Jakarta Gelar Gebyar Milad 111, Ada Atraksi Seni hingga Bazar UMKM
“Kenaikan PPN tersebut tidak sensitif terhadap dinamika dunia usaha saat ini dan malah kontraproduktif terhadap upaya pemerintah membuka lapangan pekerjaan di tengah kenaikkan angka pengangguran,” ujar Ghufron dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).
Dia mengatakan tarif baru PPN merupakan yang tertinggi di ASEAN. Sebagai perbandingan, PPN di Malaysia hanya enam persen, Singapura dan Thailand sebesar 7 persen. Kenaikan pajak akan semakin memberatkan beban kalangan pengusaha, termasuk di sektor UMKM.
Ghufron mengingatkan, tarif PPN yang lebih rendah akan dapat memutar transaksi penjualan dengan lebih cepat. Sebab, harga-harga produk bisa menjadi lebih kompetitif. Pada gilirannya, ini dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
