JAKARTAMU.COM | Dalam banyak mitologi dan lambang negara, burung garuda selalu dikaitkan dengan kekuatan, kebebasan, dan kejayaan. Di Indonesia, Garuda Pancasila adalah simbol kebangsaan yang mencerminkan cita-cita luhur persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, bagaimana jika garuda yang perkasa itu justru dikendalikan oleh tikus—simbol kerakusan, korupsi, dan penghancuran?
Gambar tikus yang menunggangi garuda berantai bukan sekadar seni digital, melainkan representasi menyakitkan dari realitas politik dan ekonomi Indonesia saat ini. Oligarki mengendalikan negara layaknya tikus yang mencengkeram garuda. Mereka membelenggu kebebasan dan merampas kesejahteraan rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Oligarki dan Korupsi: Dua Wajah dalam Satu Cermin
Oligarki dan korupsi adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Oligarki adalah kondisi di mana kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir elite, sementara korupsi adalah alat yang digunakan untuk mempertahankan dominasi tersebut.
Sejarah mencatat bahwa sejak masa Orde Baru hingga era reformasi, kekuatan ekonomi dan politik Indonesia berada di bawah kendali sekelompok kecil individu yang memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan. Reformasi 1998 seharusnya menjadi titik balik dalam memperjuangkan demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Namun, realitasnya, oligarki justru semakin mengakar.
Dalam bukunya Oligarchy, Jeffrey A. Winters menjelaskan bahwa oligarki tidak sekadar soal kepemilikan kekayaan, tetapi bagaimana kekuatan tersebut digunakan untuk memanipulasi kebijakan dan membangun jaringan perlindungan agar tetap berkuasa. Di Indonesia, ini terlihat jelas dalam berbagai sektor:
Sumber daya alam yang dikendalikan segelintir elite. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50% lahan produktif di Indonesia dikuasai oleh 1% populasi, termasuk konsesi pertambangan dan perkebunan.
Media yang dimonopoli oleh pemilik modal. Sebagian besar media massa berada dalam genggaman konglomerat yang memiliki afiliasi politik kuat, sehingga informasi yang disajikan sering kali berpihak pada kepentingan elite.
Jaringan politik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak pejabat tinggi di Indonesia berasal dari dinasti politik yang sudah mapan, membuat regenerasi kepemimpinan yang adil menjadi sulit terjadi.
Ketika oligarki menguasai ekonomi dan politik, rakyat kecil hanya bisa menjadi penonton dalam panggung demokrasi semu.
Korupsi: Penyakit Kronis yang Menggerogoti Bangsa
Korupsi bukan sekadar penyimpangan moral individu, tetapi bagian dari sistem yang memungkinkan oligarki tetap bertahan. Dalam berbagai kasus, korupsi telah merampas hak-hak dasar rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
Beberapa bentuk korupsi yang paling merugikan bangsa ini antara lain:
- Korupsi Kebijakan
Undang-undang dan regulasi sering dibuat untuk menguntungkan korporasi besar, bukan rakyat. Contohnya, revisi UU Minerba yang memperpanjang izin eksploitasi tambang besar, sementara masyarakat adat yang tinggal di sekitar tambang justru kehilangan hak atas tanah mereka. - Korupsi Sumber Daya Alam
Indonesia kaya akan minyak, gas, batu bara, dan nikel, tetapi pendapatan dari sektor ini lebih banyak menguntungkan perusahaan besar dan pejabat yang terlibat dalam izin eksplorasi. Rakyat hanya mendapatkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan dan eksploitasi tenaga kerja murah. - Korupsi Anggaran Publik
Kasus seperti pengadaan bansos COVID-19 yang dikorupsi, pembangunan infrastruktur yang dikorupsi, hingga korupsi di sektor pendidikan menunjukkan bagaimana uang rakyat terus-menerus dirampas oleh para tikus berdasi.
Menurut laporan Transparency International, Indonesia masih memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang rendah, menandakan bahwa korupsi adalah masalah sistemik yang belum terselesaikan.
Dampak Sosial: Ketimpangan yang Makin Menganga
Ketika kekayaan hanya berputar di lingkaran elite, rakyat yang berada di lapisan bawah semakin terpinggirkan. Beberapa dampak nyata dari ketidakadilan ini antara lain:
- Kemiskinan Struktural
Data menunjukkan bahwa lebih dari 26 juta rakyat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara jumlah miliarder Indonesia justru meningkat. - Kesenjangan Akses Pendidikan
Sekolah dan universitas berkualitas semakin mahal, sementara pendidikan gratis justru berkualitas rendah. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin sulit bersaing dengan mereka yang berasal dari keluarga kaya. - Hancurnya Keadilan Hukum
Kasus korupsi sering kali hanya menghasilkan hukuman ringan bagi pejabat tinggi, sementara rakyat kecil yang mencuri karena lapar bisa dihukum berat. - Kerusakan Lingkungan yang Sistematis
Oligarki bisnis yang berkolaborasi dengan pejabat korup sering mengabaikan dampak ekologis dari proyek mereka. Deforestasi, pencemaran sungai, dan penggusuran masyarakat adat semakin marak terjadi.
Apakah Rakyat Bisa Melawan?
Meskipun oligarki terlihat sangat kuat, sejarah menunjukkan bahwa perubahan selalu datang dari rakyat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melawan dominasi mereka:
Memperkuat lembaga antikorupsi seperti KPK agar tidak mudah dilemahkan oleh kepentingan politik.
Membangun ekonomi berbasis rakyat melalui koperasi, UMKM, dan sistem pertanian mandiri yang tidak bergantung pada korporasi besar.
Meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar tidak mudah diperdaya oleh propaganda media yang dikuasai oligarki.
Menggunakan media independen dan teknologi digital untuk menyebarkan informasi yang lebih objektif dan membongkar kejahatan oligarki.
Mendorong partisipasi politik rakyat agar lebih banyak pemimpin dari kalangan bawah yang bisa masuk ke sistem pemerintahan.
Bebaskan Garuda dari Cengkeraman Tikus!
Ketika garuda—simbol kejayaan bangsa—dikendalikan oleh tikus, maka kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem. Oligarki dan korupsi telah menjebak Indonesia dalam ketidakadilan sosial yang semakin dalam. Namun, sejarah membuktikan bahwa kekuatan rakyat tidak bisa diremehkan.
Jika Indonesia ingin kembali pada cita-cita keadilan sosial, maka rakyat harus bersatu untuk mengusir tikus-tikus yang merusak negeri ini. Tidak ada perubahan yang datang dari diam. Saatnya bergerak, berbicara, dan berjuang untuk masa depan yang lebih adil. (Dwi Taufan Hidayat)
