JAKARTAMU.COM | TNI Angkatan Laut mendesak kesetaraan perlakuan dalam pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dengan Polri. Selama ini, TNI AL harus membeli BBM dengan harga industri, sedangkan Polri disebut-sebut mendapat perlakuan khusus.
Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan harapan tersebut dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (28/4/2025). Menurutnya, beban pembiayaan BBM yang sangat besar membuat operasional TNI AL terganggu. Ia bahkan berharap agar tunggakan utang kepada Pertamina dapat diputihkan.
“Selama ini perlakuannya beda dengan Polri. Nah, ini yang kami harapkan bisa disamakan,” ujar Laksamana Ali, dikutip dari Antara.
Ia mengungkapkan bahwa utang BBM TNI AL sebelumnya sudah mencapai Rp2,25 triliun, dan tagihan terbaru adalah Rp3,2 triliun. Kondisi ini disebut membebani kemampuan logistik dan kesiapsiagaan kapal-kapal perang di seluruh wilayah.
Ali menjelaskan bahwa kebutuhan BBM kapal TNI AL tidak terbatas pada saat pelayaran saja. Mesin kapal tetap harus menyala walau sedang bersandar, guna menjaga peralatan-peralatan penting di dalam kapal tetap berfungsi, termasuk sistem pendingin udara.
“Kalau AC dimatikan, peralatan elektronik bisa rusak. Itu sangat berisiko,” jelasnya.
Untuk itu, Ali mengusulkan agar pengadaan BBM untuk TNI AL dikelola langsung oleh Kementerian Pertahanan agar lebih efisien dan tepat guna. Menurutnya, dukungan negara dalam bentuk subsidi seperti yang diterima Polri adalah bentuk keberpihakan terhadap kesiapan pertahanan laut.
