Namun, implementasinya tidak semulus yang diharapkan. Sistem zonasi seringkali diakali dengan manipulasi data domisili agar siswa bisa diterima di sekolah favorit. Praktik ini menciptakan tantangan baru yang sulit diawasi dan menggagalkan tujuan awal pemerataan.
“PPDB harus berkeadilan untuk semua, sehingga jangan ada sistem seleksi untuk PPDB. Jadi semua harus kebagian kursi. PPDB jangan menjadi hajatan sekolah negeri,” ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, dalam diskusi di Rumah Belajar Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, pada Selasa (22/10/2024). Ia juga menekankan pentingnya melibatkan sekolah swasta untuk menambah daya tampung dan meningkatkan mutu pendidikan.
Pemerataan Guru sebagai Solusi Alternatif
Belum lama ini, Kemendikdasmen juga telah meluncurkan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. Regulasi ini memungkinkan guru berstatus ASN, yang digaji negara, untuk mengajar di sekolah swasta. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemerataan kualitas pendidikan.
“Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima redistribusi guru ASN harus mengupayakan pemenuhan guru pada satuan pendidikan,” jelas Abdul Mu’ti di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Ketua Umum Himpunan Sekolah dan Madrasah Nusantara (Hisminu) menilai langkah ini merupakan bentuk sinergi positif antara pemerintah dan masyarakat penyelenggara pendidikan. “Hisminu yang menghimpun 7.000 sekolah/madrasah di seluruh penjuru Nusantara mendukung terbitnya Permendikdasmen dan berharap sekolah serta madrasah berbasis masyarakat dapat mengawal dan mengambil manfaat dari implementasinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita,” katanya.
Ketua Presidium Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Dr. Darmin Mbula OFM, juga menyampaikan apresiasinya. Menurutnya, redistribusi guru ASN adalah tanda perhatian pemerintah terhadap sekolah-sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
“Sebagai Ketua Presidium Majelis Nasional Katolik (MNPK) yang mewakili 5.406 sekolah dan 269 yayasan Katolik dari 38 keuskupan di seluruh Indonesia, saya bersujud syukur dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Sabtu (18/1/2025).
Berbagai kebijakan yang terus dikembangkan Kemendikdasmen menunjukkan upaya serius mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Namun keberhasilan implementasi kebijakan tersebut memerlukan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pendidikan.
