JAKARTAMU.COM | Wacana pengembangan kawasan transmigrasi untuk pengembangan peternakan sapi mendapat dukungan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Dia menilai hal tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah mewujudkan swasembada daging demi mendukung Indonesia Emas 2045.
Usulan pengembangan ternak sapi tersebut sebelumnya disampaikan Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia (Maporina). Viva Yoga mengakui sub sektor peternakan memiliki peran strategis sebagai penyedia protein hewani, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, penggerak ekosistem perekonomian pedesaan, kawasan, dan regional; menciptakan lapangan kerja dan usaha, serta pengembangan industri pangan dan pengolahan.
Mengembangkan peternakan sapi menurutnya mempunyai peluang pasar yang potensial apalagi untuk mendukung makan bergizi gratis (MBG). Disebut produksi daging sapi nasional 0,37 juta ton, sedang kebutuhan nasional mencapai 0,77 juta ton. “Jadi ada gap kebutuhan sebanyak 0,4 juta ton”, ujarnya.
Demikian pula produksi susu nasional 1 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 4,7 juta ton. “Masih kuranag susu sebanyak 3,7 juta ton”, ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.
Menurut Viva Yoga perlu dilakukan peningkatan benih, bibit, dan optimalisasi reproduksi; pengembangan klaster dan penguatan kelembagaan peternak sapi, peningkatan kompetensi dan manajemen pemeliharaan sapi, “dan optimalisasi penyerapan susu dan daging dalam negeri melalui penguatan kemitraan antara industri dan peternak,” ujar wakil ketua DPP PAN itu.
Pejabat asal Lamongan, Jawa Timur, mengatakan sangat memungkinkan mengembangkan peternakan sapi di wilayah transmigrasi. “Kementerian Transmigrasi dalam membangun kawasan transmigrasi tak hanya berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian namun juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kesehatan, serta kementerian teknis lainnya”, ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, partisipasi dan peran masyarakat, akademisi, lembaga swadaya di bidang peternakan harus ditingkatkan untuk mencapai cita-cita itu. “Setelah itu perlu diterbitkan regulasi maupun rancangan program dan anggaran yang realistis dengan output yang terukur,” ujarnya.
